Salah satu adanya pendidikan di negara kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu seluruh warga negaranya. Dengan adanya pendidikan diharapkan, semua akan mampu mengaktualisasi dirinya dalam masyarakat, mampu membangun negaranya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Pendidikan ini merupakan hak semua warga negaranya tanpa kecuali. Hak pendidikan tidak membedakan derajat, kondisi ekonomi ataupun kelainannya. Semua berhak memperoleh pendidikan yang layak. Semua berhak memperoleh pendidikan yang ada disekitarnya.

Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin dalam O’Neil ( 1994/1995 ) didefinisikan sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khususdilayani sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama dengan teman teman-teman seusianya. untuk itu perlu adanya rekonstruksi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung kebutuhan khusus bagi setiap anak.

Keberadaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat masih belum dapat sepenuhnya diterima, sehingga banyak hal yang menyangkut hak anak-anak berkebutuhan khusus belum dapat diperoleh atau dengan kata lain masih terjadi deskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus baik dalam bidang sosial, hukum ataupun pendidikan. Untuk itu banyak usaha dari pemerintah ataupun gerakan masyarakat internasional yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang melahirkan kesepakatan dan perangkat hukum perundang-undangan yang mengikat.

Lebih lengkap download link berikut:

http://www.ziddu.com/download/19246723/tujuannlandasan.ppt.html

http://www.ziddu.com/download/19246721/tujuandanlandasaanpendidikainklusif.rtf.html


Sejalan dengan gencarnya gerakan Hak Asasi Manusia muncul pandangan baru bahwa semua anak luar biasa harus dididik bersama-sama dengan anak normal di tempat yang sama. Dengan maksud anak luar biasa tidak boleh ditolak untuk belajar sekolah umum yang mereka inginkan. Pendidikan Inklusif dapat diartikan sebagai model penyelenggaraan pendidikan dimana anak yang memiliki kelainan dan yang normal dapat belajar bersama-sama disekolah umum. Bagi mereka yang memiliki kesulitan sesuai kecacatannya disediakan bantuan khusus. Dalam system pendidikan ini digunakan terminology anak dengan berkebutuhan khusus atau Children with special aducation need sebagai pengganti istilah anak cacat atau anak luar biasa. Hal inimengandung makna bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan khusus baik yang permanen atau tidak permanen. Kebutuhan khusus ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 1) kebutuhan secara individu; 2) kebutuhan khusus yang bersifat kekecualian dan 3) kebutuhan khusus yang umum.

Sehubungan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak luar biasa di beberapa negara termasuk pada sebagian masyarakat di Indonesia, terhadap kesepakatan bahwa system pendidikan inklusi adalah system pendidikan yang paling layak untuk dilaksanakan. Sunantu (2000;4) menjelaskan beberapa alasan pendidikan inklusi sebagai model pendidikan bagi anak luarbiasa, yaitu: 1) Semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama, 2) Anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif dengan dipisahkan dari kelompok lain karena kecacatannya, 3) tidak ada alasan yang legal untuk memisahkan pendidikan bagi anak luar biasa,karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, 4) banyak hasil penelitian menunjukan bahwa prestasi akademik dan social anak luar biasa di sekolah-sekolah integrasi lebih baik dari pada di sekolah segregasi, 5) tidak ada pengajaran di sekolah segregasi yang tidak dapat dilakukan disekolah umum, 6) melalui komitmen dan dukungan yang baik, pendidikan lebih efisien dalam penggumaan sumber belajar, 7) semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang utuk hidup dalam masyarakat yang normal dan 8) hanya system pendidikan terpadu yang berpotensi untuk mengurangi rasa kekhawatiran membangun rasa persahabatan saling menghargai dan memahami.

Pendidikan Inklusif dapat dipahami sebagai revisi system pendidikan bagi anak luar biasa yang telah ada sebelumnya. Kalau sebelum anak luar biasa diterima di sekolah umum, karena kebijakan intern sekolah masing-masing dengan pertimbangan kemanusiaan. Dalam model pendidikan Inklusif ini, kesempatan bagi anak luar biasa untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum, telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas berdasar psiko-edukatif serta bukan lagi didasrkan pada pertimbangan kemanusian semata. Model pendidikan Inkluusif dapat dipandang sebagai reformasi filosofis, konsep, dan prinsip pendidikan bagi anak luar biasa. Dengan demikian, kehadirn model pendidikan Inklusif dapat dilakukan sebagai bentuk pembaharuan dalam memandang anak luar biasa dan memaknai konsep-konsep pendidikan luar biasa, sehingga anak-anak luar biasa tidak lagi dibatsi pendidikan dalam setting SLB, akan terapi diberikan hak yang sama untuk mengikuti pendidikan secara terpadu dengan siswa normal di sekolah umum dengan kemamapuan yang dimilkinya.

Lebih lengkap download link berikut:

http://www.ziddu.com/download/19246763/AnakBerkebutuhanKhusus.ppt.html

http://www.ziddu.com/download/19246760/AnakBerkebutuhanKhusus.docx.html

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak hambatan (fisik dan motorik (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus.

Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus. Pada umumnya, lokasi SLB berada di ibu Kota Kabupaten, padahal anak–anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan diatas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar. Untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya. Read More →

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki arti yang lebih luas dibandingkan pengertian Anak Luar Biasa. ABK adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh karena itu memerlukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu anak berkebutuhan khusus permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan belajar karena kondisi dan situasi lingkungan. Anak berkebutuhan khusus temporer apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen. Secara umum faktor yang menyebabkan hambatan belajar ada tiga, yaitu (1) faktor lingkungan (2) faktor internal/ diri sendiri (3) kombinasi diantara keduanya.

Berikut ini akan dibahas mengenai anak berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen.

Lebih lengkap download link berikut:

http://www.ziddu.com/download/19246779/KlasifikasiABK.ppt.html

http://www.ziddu.com/download/19246766/KlasifikasiABK.doc.html

Anak-anak berkebutuhan khusus, adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Keragaman anak berkebutuhan khusus terkadang menyulitkan guru dalam upaya menemu kenali jenis dan pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Namun apabila guru telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus, maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan anak yang sesuai.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan, dan merupakan terjemahan dari child with special needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional, ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu istilah lain yang beberapa tahun terakhir berkembang secara luas yaitu difabel. Istilah difabel merupakan kependekan dari diference ability.

Sejalan dengan perkembangan pengakuan terhadap hak azasi manusia termasuk anak-anak ini, maka digunakanlah istilah anak berkebutuhan khusus. Penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah dipergunakan dan mungkin masih digunakan. Jika pada istilah luar biasa lebih menitik beratkan pada kondisi (fisik, mental, emosi-sosial) anak, maka pada berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi sesuai dengan potensinya. Contoh, seorang anak tunanetra, jelas dia memiliki keterbatasan pada bidang penglihatannya, tetapi dia juga memiliki potensi kemampuan intelektual yang tidak berbeda dengan anak normal, maka untuk dapat berprestasi sesuai kapasitas intelektualnya diperlukan alat bantu kompensatif indera penglihatan seperti talking computer, talking books, buku tulisan Braille dsb. Dengan dipenuhinya kebutuhan itu maka tunanetra akan dapat berprestasi sesuai dengan kapasitas intelektualnya dan mampu berkompetisi dengan anak normal.

Lebih lengkap download link berikut:

http://www.ziddu.com/download/19246841/PenempatanABKdiSekolahInklusi.docx.html

http://www.ziddu.com/download/19246788/PENEMPATANABKDISEKOLAHINKLUSI.ppt.html

Pada hakekatnya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, seluruh potensi anak didik dapat digali dan dikembangkan secara optimal. Baik anak didik yang normal maupun berkebutuhan khusus. Hal ini bertemali dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian tidak ada alasan untuk meniadakan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), apalagi menelantarkan ABK dalam memperoleh pendidikan.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 19 dapat disimpulkan kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang didalamnya menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi.Di dalam pendidikan inklusif, modifikasi atau pengembangan kurikulum sangat perlu dilaksanakan mengingat pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang berkelainan dan bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran anak pada umumnya.Oleh karena itu kurikulum disesuaikan dengan potensi dan karakteristik ABK agar mereka tidak mengalami hambatan dalam pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan inklusif.

Lebih lengkap download link berikut:

http://www.ziddu.com/download/19246860/KurikulumInklusi.ppt.html

http://www.ziddu.com/download/19246855/KurikulumInklusi.docx.html

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Selama ini anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak – anak difabel dengan anak – anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarakan hak – haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru.

Download di link berikut:

http://www.ziddu.com/download/19246868/SaranadanPrasaranaABK.docx.html

http://www.ziddu.com/download/19246867/SaranadanPrasaranaABK.ppt.html